GEMAERA.ID, Luwu – Ditengah daerah se-Indonesia mengalami efisiensi anggaran pada 2025, Kabupaten Luwu justru mencatat capaian positif. Awal kepemimpinan Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Bupati Muh Dhevy Bijak Pawindu menjadi momen baik karena berhasil menekan angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu mencatat, Luwu masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat penurunan kemiskinan tercepat di Sulawesi Selatan.
Kepala BPS Luwu, Andi Cakra Atmajaya, mengatakan pihaknya telah merilis angka kemiskinan nasional berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2025.
“Khusus untuk Kabupaten Luwu kita patut bersyukur sebab seperti daerah lain se Sulsel, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 11,70 persen di tahun 2024 turun menjadi 10,97 persen pada tahun 2025 atau turun 0,73 persen, atau turun sebanyak 2.480 orang, dari 44.240 jiwa penduduk miskin di tahun 2024, turun menjadi 41.760 jiwa pada tahun 2025,” ujarnya, Jumat (26/9).
Menurutnya, penurunan ini menempatkan Luwu di posisi ke-4 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, setelah Parepare (0,83 persen), Pangkep (0,81 persen), dan Luwu Timur (0,76 persen). Setelah Luwu, posisi berikutnya ditempati Toraja Utara (0,68 persen), Bulukumba (0,65 persen), Wajo (0,61 persen), Bantaeng (0,58 persen), serta Kota Makassar (0,54 persen).
“Data ini menggambarkan, Pemerintah Kabupaten Luwu yang dipimpin Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu ada keberhasilan dalam proses pembangunan melalui beberapa intervensi program yang mereka laksanakan diawal pemerintahannya,” kata Andi Cakra.
Ia menyebut, sejumlah program kerakyatan berperan penting dalam penurunan kemiskinan. Di antaranya bantuan sosial, bantuan bibit kepada petani, serta percepatan penerimaan tenaga kerja di perusahaan yang berinvestasi di Luwu.
Tak hanya itu, hasil Susenas Maret 2025 juga menunjukkan perbaikan pada indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan.
“Indeks kedalaman kemiskinan Luwu sudah tidak semakin dalam atau naik ke ambang permukaan, dimana tahun 2024 dengan 2,05 poin di tahun 2025 menjadi 1,49 poin. Sementara indeks keparahan dari tahun 2024 sebesar 0,53 persen, kini ditahun 2025 tercatat sudah diangka 0,28 poin. Dengan kedua kondisi diatas, ke depannya ini akan semakim memudahkan Pemkab Luwu untuk menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi 1 digit kedepannya,” ungkap Andi Cakra.
Lanjut Andi Cakra, capaian ini akan semakin memudahkan Pemkab Luwu dalam menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit di tahun-tahun mendatang melalui intervensi program pembangunan kerakyatan.
“Untuk diketahui, dalam mengukur dan menghitung angka kemiskinan di tahun 2025 ini BPS menggunakan dua varibel, yaitu berkaitan dengan pengeluaran pada aspek konsumsi makanan dan non makanan. Varibel makanan semisal sejauhmana pengeluaran dalam mengkonsumsi beras, ikan, telur, kapurung, rokok. Sedangkan non makanan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk non makanan dalam 3 bulan terakhir maupun bulanan dan dalam setahun, misalnya dihitung pegeluaran untuk bulanan seperti membeli listrik, langganan PDAM, cicilan motor dan lain sebagainya,” pungkasnya.(*)
