GEMAERA.ID, Luwu – Aliansi Wija To Luwu menyatakan kekecewaan mendalam atas hasil pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai belum menghasilkan kejelasan dan komitmen konkret terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya.
Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Wija To Luwu, Alif Nugraha, mengatakan forum yang diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi rakyat justru belum memberikan arah yang jelas, khususnya terkait tuntutan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah sebagai bagian dari percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Menurut Alif, kehadiran Aliansi Wija To Luwu dalam forum tersebut membawa mandat besar dari masyarakat Luwu Raya. Namun, aspirasi tersebut belum mendapatkan respons yang serius dan terukur dari para pemangku kebijakan.
“Kami menyampaikan pemekaran Luwu Tengah bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak demi pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan identitas dan kemandirian wilayah Luwu Raya. Sayangnya, dalam forum Forkopimda, tuntutan ini belum ditanggapi dengan sikap politik yang jelas,” tegas Alif, Sabtu (31/1/2026).
Aliansi Wija To Luwu menilai Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya berperan aktif sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong agenda strategis pemekaran wilayah. Oleh karena itu, Aliansi menuntut adanya rekomendasi resmi serta langkah konkret dari Forkopimda untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah sebagai bagian tak terpisahkan dari cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Aliansi juga menyoroti sikap Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai terkesan abai dalam mengawal agenda pemekaran Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Di tengah perjuangan panjang masyarakat, gubernur disebut belum menunjukkan langkah politik yang tegas di tingkat pusat.
Ketidakseriusan tersebut, menurut Aliansi, mencerminkan lemahnya komitmen terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya dan menunjukkan bahwa kepentingan elit masih lebih diutamakan dibanding keadilan pembangunan serta hak-hak masyarakat Luwu.
Lebih lanjut, Alif menegaskan Aliansi Wija To Luwu akan terus mengonsolidasikan kekuatan rakyat dan menempuh langkah-langkah lanjutan secara konstitusional. Bahkan, Aliansi tidak menutup kemungkinan kembali turun ke jalan dalam waktu lama apabila tuntutan pemekaran Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya terus diabaikan.
“Perjuangan ini adalah perjuangan martabat dan masa depan masyarakat Luwu Raya,” tegasnya.
Sebagai penutup, Alif Nugraha menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan Aliansi Wija To Luwu akan melakukan riset lapangan sebagai data pembanding untuk memperkuat dan mendukung pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menuju terwujudnya Provinsi Luwu Raya.(*)
