GEMAERA.ID, Luwu Timur – Kelangkaan BBM dan elpiji 3 kg selalu punya pola yang sama di banyak tempat, mulai dari antrean panjang, harga melonjak, dan keresahan yang cepat menyebar ke mana-mana. Dalam situasi seperti itu, publik biasanya tidak terlalu berharap pada pidato atau klarifikasi resmi dari Pemerintah, yang dicari justru hal paling mendasar yakni apakah pemerintah hadir dan mampu mengelola keadaan, atau sekadar menjelaskan bahwa persoalan ini berada di luar kewenangannya.
Dari titik inilah cara sebuah daerah merespons krisis mulai dinilai, bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang dikerjakan.
Dalam urusan kebutuhan dasar seperti BBM dan elpiji 3 kg, masyarakat biasanya tidak terlalu peduli siapa yang bicara paling keras. Yang mereka ingat justru satu hal sederhana, apakah barang itu ada atau tidak. Karena itu, ketika kelangkaan BBM dan LPG 3 kg melanda di berbagai daerah, publik cenderung skeptis pada narasi seremonial. Yang dicari bukan janji, tapi kehadiran Pemerintah.
Pemda Lutim Hadir Ditengah Kegelisahan Rakyat
Di Luwu Timur, situasinya itu sempat sama. Antrean BBM memanjang, elpiji 3 kg sulit ditemukan, harga di tingkat pengecer melonjak. Keluhan muncul di warung kopi, di pasar, bahkan di grup percakapan warga.
Namun yang menarik, respons pemerintah daerah tidak berhenti pada pernyataan normatif bahwa “ini kewenangan pusat”. Ada upaya nyata untuk mengelola situasi, meski ruang kewenangan daerah terbatas.
Manajemen Pemda Luwu Timur terlihat bekerja pada dua level sekaligus. Di satu sisi, pemerintah daerah membuka jalur koordinasi langsung dengan pihak distribusi dan Pertamina, memastikan bahwa masalah pasokan tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Di sisi lain, pengawasan di lapangan diperketat agar kelangkaan tidak berubah menjadi ajang spekulasi dan permainan harga.
Yang membuat pendekatan ini terasa berbeda adalah kehadiran pimpinan daerah yang tidak sekadar muncul di belakang meja. Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memilih turun langsung melakukan koordinasi, menyampaikan persoalan daerah secara terbuka, dan mencari solusi praktis di tengah keterbatasan sistem distribusi nasional. Sementara Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler, terlihat hadir di lapangan, memantau distribusi elpiji 3 kg, berbincang dengan warga, dan memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai ke rumah tangga yang berhak.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar biasa. Tapi justru di situlah letak nilainya. Tidak ada retorika berlebihan, tidak ada klaim heroik. Yang ada adalah pola kerja yang rapi. Masalah diidentifikasi, jalur komunikasi dibuka, lapangan diawasi, dan publik diberi kepastian bahwa negara tidak sepenuhnya absen.
Pendekatan seperti ini penting dicatat, karena kelangkaan energi bukan semata persoalan stok tetapi juga menyentuh urat nadi ekonomi rakyat kecil, pedagang, petani, nelayan, hingga ibu rumah tangga. Ketika pemerintah daerah mampu memposisikan diri sebagai pengelola situasi yang bukan hanya penonton kebijakan pusat, maka kepercayaan publik tumbuh dengan sendirinya.
Masyarakat Biasa Bukan Sekedar Slogan
Luwu Timur memberi pelajaran bahwa kepemimpinan yang merakyat tidak selalu ditandai dengan pidato panjang atau pencitraan besar-besaran, tapi tindakan nyata datang ke lokasi, mendengar keluhan, mengurai masalah, lalu memastikan sistem berjalan lebih tertib dari kemarin.
Dalam konteks itulah, manajemen Pemda Lutim layak dibaca bukan sebagai keberhasilan instan, tapi sebagai contoh bahwa di tengah krisis distribusi energi, pemerintah daerah masih bisa memainkan peran penting selama mau berpijak di tanah yang sama dengan rakyatnya.
