GEMAERA.ID, Luwu – Kondisi sungai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, makin memprihatinkan usai banjir bandang besar pada 3 Mei 2024. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mendesak pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi degradasi sungai dan kerusakan infrastruktur yang meluas.
Isu ini menjadi sorotan dalam Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Walanae–Cenranae di Belopa, Rabu (1/10/2025). Sidang yang berlangsung hingga Sabtu mendatang itu diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk pemulihan sungai.
Bupati Luwu, Patahudding, menegaskan penanganan sungai tidak bisa lagi ditunda. Ia menyebut terdapat 12 sungai yang menjadi kewenangan balai mengalami kerusakan parah akibat banjir tahun lalu.
“Harapan kami, tahun 2026 sudah bisa dianggarkan dan mulai dikerjakan. Pemerintah pusat harus segera melakukan intervensi, baik di level kewenangan pusat, provinsi, maupun daerah. Kondisi ini darurat,” tegas Patahudding.
Menurutnya, Pemkab terus meninjau titik-titik kerusakan, mulai dari tanggul jebol hingga sistem irigasi yang lumpuh.
“Masyarakat masih trauma dengan banjir tahun lalu, karena itu kami ingin langkah nyata segera dilakukan,” ujarnya.
Kepala Bidang Infrastruktur Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Ishak A.M. Rusli, menyebut tiga sungai besar di Luwu, Sungai Suli, Larompong, dan Suso, akan jadi prioritas penanganan.
“Hasil sidang ini akan jadi rekomendasi yang kita teruskan ke pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, agar ada penanganan serius termasuk program normalisasi sungai,” kata Ishak.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sedang menyusun skema prioritas untuk pemulihan infrastruktur pengendali banjir di wilayah terdampak.
Selain penanganan pasca-bencana, sidang pleno juga membahas sinkronisasi program pengelolaan sumber daya air (SDA) antara pusat dan daerah. Agenda penting lainnya adalah sosialisasi kebijakan baru terkait Indeks Ketahanan Air (IKTA), yang menjadi indikator nasional dalam tata kelola SDA.
Sidang TKPSDA WS Walanae–Cenranae ini dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Pemprov Sulsel, balai wilayah sungai, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil bidang lingkungan dan kebencanaan.(*)
