GEMAERA.ID, Luwu – Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas tujuh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2027. Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu di Ruang Sidang DPRD Luwu, Rabu (18/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati H. Patahudding menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tujuh fraksi DPRD Kabupaten Luwu, yakni Fraksi PPP, PDIP, PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai NasDem, atas pandangan, saran, serta masukan yang telah diberikan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Ia juga mengapresiasi persetujuan secara umum seluruh fraksi untuk melanjutkan Ranperda tersebut ke tahap pembahasan selanjutnya.
Bupati menegaskan bahwa berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan APBD 2027 agar kebijakan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah pada tahun 2027. Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta akses antarkawasan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan biaya distribusi, membuka keterisolasian wilayah, dan memperlancar mobilitas masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi bagaimana membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Luwu. Karena itu, program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Bupati.
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Luwu. Upaya pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
“Kita ingin APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang direncanakan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, serta upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Luwu, yaitu “Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis”. Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar hadir secara langsung dan tidak diwakilkan dalam setiap tahapan pembahasan APBD, serta mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ia juga menegaskan agar tidak ada perjalanan dinas ke luar daerah tanpa izin Bupati dan Pimpinan DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muh. Rudi, Ketua DPRD Luwu Ahmad Ghazali, para anggota DPRD Kabupaten Luwu, para asisten dan tenaga ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta undangan lainnya.(*)




